Info Seputar Hukum, Legalitas Bisnis dan Usaha
Info Pajak – Pengusaha Kena Pajak atau PKP didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Sementara itu, penyerahan barang atau jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian barang atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.
Read More
Info dan Tips – Apotek, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Fungsi apotek kurang lebih sama dengan toko obat, namun toko obat memiliki keterbatasan, yakni hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas.
Read More
Yayasan Lembaga Pendidikan – Badan hukum yang dilegalkan untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan adalah Yayasan. Yayasan atau perseroan terbatas memiliki nilai lebih jika anda akan mendirikan suatu lembaga seperti lembaga pendidikan. Yayasan akan memisahkan antara urusan pribadi dan perusahaan. Seperti rekening yang anda buat atas nama yayasan, sehingga orang pun akan lebih percaya dan yakin bahwa lembaga tersebut memiliki legalitas.
Read More
Profesi menjadi seorang lawyer atau pengacara memang diharuskan memiliki banyak keahlian. Bisa dibilang, harus banyak bidang dikuasai dalam satu waktu. Karena profesi ini menjadi sebuah jembatan antara berbagai pihak. Nah, kali ini tim HukumCorner mengulas tentang 3 alasan kenapa seorang lawyer atau pengacara harus mahir menulis, berikut detailnya:
Read More
Info dan Tips – Sistem jual beli secara kredit telah dikenal sejak lama. Sistem ini terbukti membantu kedua belah pihak, kreditur dan debitur sama-sama diuntungkan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali debitur mengalami kesulitan untuk membayar angsuran. Jika keadaan ini terus berlanjut, inilah yang dikenal dengan kredit macet.
Read More
Virtual office atau VO pada dasarnya adalah terobosan yang solutif di dunia bisnis. Apalagi untuk bisnis yang notabene adalah SME alias pemula, yang semuanya masih dimulai dengan harga hemat,hadirnya Virtual Office akan mempermudah kita untuk memiliki bisnis dengan tingkatan yang lebih profesional.
Read More
#CatatanMalamHK – Digital Nomad…. Nah bayangkan generasi millenial ini kedepan bahkan bukan hanya gak perlu lagi space kantor untuk bekerja bahkan bisa melakukan pekerjaannya dimanapun kapan pun dari fasiltas apapun, namun bisa jadi dengan segala sharing capacity business model yang sudah ada sekarang ini baik itu airbnb untuk urusan rumah dan tempat tinggal, co-working space buat kantor, gojek uber grab untuk kendaraan… sepertinya kepemilikan bukanlah lagi menjadi sebuah keharusan.
Read More
Kampanye Gerakan Non Tunai Dibalik Transfer Dana Desa – Adanya regulasi yang mengatur pemberian dana desa sebesar 1 milyar satu desa cukup membuat pemerintahan desa menjadi sangat seksi untuk selalu dibicarakan. Rendahnya SDM dalam mengelolan uang yang tidak sedikit tersebut sering menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi beberapa orang. Desa diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Baik pembangunan fisik maupun non fisik.
Read More
Mengurangi Potensi Korupsi Dana Sosial Desa Dengan Non Tunai – Sebagaimana kita ketahui sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam hal struktur Pemerintahan dari pusat hingga daerah terdiri dari Pemerintah Pusat, Gubernur yang memimpin wilayah otonomi tingkat Provinsi, Bupati/Walikota yang memimpin wilayah otonomi tingkat Kabupaten atau Kota, Camat yang memimpin wilayah otonomi tingkat Kecamatan, dan Kepala Desa/Lurah yang memimpin wilayah Desa. Di bawah Kepala Desa masih ada RW, RT, dan Keluarga.
Read More
Bayar Pajak Lebih Mudah Tanpa Harus Antri – Pajak adalah pungutan yang harus dibayar kepada negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti lampu jalan, jalan tol, dan lain-lain. Pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan karena pajak bersifat memaksa, tetapi pajak dilakukan bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Read More